1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah penetapan PEMOHON sebagai tersangka sesuai surat nomor : B-72b/P.2.17.4/Fd.2/07/2019, tanpa didasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
3. Menyatakan tidak sah penetapan tersangka terhadap PEMOHON sesuai surat nomor : B-72b/P.2.17.4/Fd.2/07/2019 tanpa alat bukti surat LHP BPK RI Nomor : 15.C/LHP/XIX.PLU/05/2018;
4. Menyatakan tidak sah prolehan 2 (dua) alat bukti yang digunakan oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka sebelum keluarnya SPDP Nomor : B-75/P.2.17.4/Fd.2/07/2019;
5. Menetapkan tidak sah nya perolehan 2 (dua) alat bukti yang dipergunakan oleh TERMOHON sesudah PEMOHON ditetapkan tersangka;
6. Menyatakan tidak sah perolehan 2 (dua) alat bukti yang dipergunakan oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka tanpa adanya Izin  Penggeledahan dan izin Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Buol.
7. Menyatakan tidak sahnya segala prosedur penyidikan sebelum dikeluarkannya SPDP kepada Pemohon;
8. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membebaskan status tersangka PEMOHON dari penetapan tersangka Nomor B-72b/P.2.17.4/Fd.2/07/2019;
9. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.

10. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah);